The Latest

Aug 20, 2014

Pemerintah yang Rugi

From: *A.Syauqi Yahya*


Selasa, 19/08/2014 14:17 WIB

Pemerintah yang Rugi Karen Agustiawan Mundur dari Pertamina

Feby Dwi Sutianto - detikFinance

Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan secara
resmi telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham. Karen mengundurkan diri di
tengah jalan sebelum berakhirnya masa jabatan periode kedua karena alasan
pribadi.

Pasca pengunduran diri dari Karen, Pengamat BUMN sekaligus mantan
Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu, menilai Indonesia telah
kehilangan seorang profesional terbaiknya. Karen dinilai mampu memperbaiki
kinerja dan wajah Pertamina meski mengalami tekanan luar biasa.

Dirut wanita Pertamina pertama tersebut juga berani melawan
intervensi-intervensi yang datang dari eksternal perusahaan.

"Negara rugi atas kemunduran Bu Karen. Negara kehilangan orang baik yang
bisa melawan intervensi dan memperbaiki GCG (Good Corporate Governance),”
kata Said kepada detikFinance, Selasa (19/8/2014).

Perusahaan pelat merah Indonesia sebetulnya sangat beruntung memiliki sosok
profesional seperti Karen. Jika menjadi Dirut di perusahaan migas asing,
Karen bisa menerima gaji 3 kali lipat dari penghasilan saat ini. Gaji Karen
di Pertamina sekitar Rp 200 juta.

"Mereka nggak utamakan gaji. Gaji dirut seperti Karen di luar negeri,
minimal 3 kali lipat,” sebutnya.

Ia menilai pengunduran Karen menimbulkan tanda tanya besar karena posisi
bos Pertamina menjadi salah satu incaran karena sangat strategis. Said
menyebut tekanan yang diterima Karen sudah sangat luar biasa.

"Sebenarnya Ibu Karen contoh yang bisa mengelak. Namun saat bisa mengelak,
dia diping-pong secara politik dan kebijakan. Itu resikonya dan itu jauh
terhormat diping-pong secara kebijakan,” jelasnya.

Aug 20, 2014

Bebas Pungli dan On Time

Selasa, 19/08/2014 18:49 WIB

Bebas Pungli dan On Time, Jasa Kereta Barang Mulai Dilirik Pengusaha

Zulfi Suhendra - detikFinance

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) kini bisa melayani pengiriman
barang melalui kereta khususnya jalur Sukabumi-Jakarta, dan beberapa rute
lainnya.

Selain punya kelebihan dalam hal ketepatan waktu, ada beberapa keunggulan
barang yang dikirim menggunakan jasa kereta barang daripada truk. Sehingga
tak heran, banyak pelaku usaha mulai melirik angkutan barang berbasis
kereta, meski dalam jumlah terbatas.

Kepala Humas Daop I PT KAI, Agus Komarudin mengatakan, dengan menggunakan
kereta, keamanan lebih terjamin dibanding barang yang diangkut dengan
menggunakan truk atau kendaraan darat lainnya.

"Pengawasan stasiun di lintas diawasi terus di atas KA itu juga diawasi
terus ada gerbong pengawasan. Di setiap stasiun diawasi,” kata Agus kepada
detikFinance, Selasa (19/8/2014).

Selain itu, Agus mengatakan, dengan menggunakan kereta, otomatis terbebas
dari pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi di jalur darat. Bahaya
kecelakaan yang terjadi di jalanan pun bisa ditekan.

"Itu salah satunya bebas pungli, misalnya. Kalau di truk itu yang bawa batu
kerikil itu bisa jatuh, di kontainer itu tertutup,” lanjut Agus.

Angkutan kereta barang juga punya peran dalam hal mengurangi kepadatan di
jalan raya, termasuk jalur Ciawi-Sukabumi, Jawa Barat. Semakin banyak
barang yang diangkut menggunakan kereta, semakin besar pula pengaruhnya
mengurangi tingkat kecelakaan dan kemacetan di jalan.

Dikatakan Agus, selain PT Tirta Investama (Aqua) yang mengirimkan air minum
dalam kemasan dari Sukabumi menuju Jakarta, produsen semen milik PT
Indocement dari Stasiun Nambo, Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal,
Bogor, Jawa Barat, juga memanfaatkan angkutan kereta tujuan stasiun
Banyuwangi Baru, Jawa Timur.

"Kita juga ada dengan PT Toyota Astra terkait angkutan mobil petikemas ke
Waru Jatim dari Jakarta Gudang juga. Nanti distribusinya seperti apa
(dibicarakan) Ini masih mau MoU sih,” tutupnya.

Beginilah keadaan padat para pengendara kendaraan roda dua dan roda empat
saling berlomba untuk memasuki jalur Busway. Pada pukul 07:42 WIB. Lokasi:
Utan Kayu Rawamangun, Rawamangun, Jakarta, Indonesia
Aug 20, 2014

Beginilah keadaan padat para pengendara kendaraan roda dua dan roda empat
saling berlomba untuk memasuki jalur Busway. Pada pukul 07:42 WIB. Lokasi:
Utan Kayu Rawamangun, Rawamangun, Jakarta, Indonesia

Aug 20, 2014

Angin Segar !

From: *A.Syauqi Yahya*

Rabu, 20/08/2014 07:48 WIB

Selamat! PN Bandung Jadi Pengadilan Terbaik di Indonesia

Rivki - detikNews

Gedung Mahkamah Agung (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memutuskan Pengadilan Negeri (PN) Bandung,
Jawa Barat, menjadi pengadilan umum kelas 1A khusus terbaik di Indonesia.
Adapun untuk kelas 1A diraih oleh PN Denpasar.

"Ini adalah angin segar di tengah sisa-sisa bau menyengat," ujar Wakil PN
Bandung, Nawawi Pamolango kepada detikcom, Rabu(19/8/2014).

Bau menyengat yang dimaksud yaitu ketika Wakil PN Bandung Setyabudi dicokok
KPK karena melakukan korupsi. Setyabudi kini telah dipecat dan dijatuhi
hukuman 12 tahun penjara. Sebelum itu, PN Bandung juga mendapat ujian
dengan ditangkapnya hakim adhoc Imas yang bertugas di Tipikor Bandung dalam
kasus korupsi juga.

Nawawi berharap prestasi ini bisa terus dijaga. Dia mengatakan, sejak awal
niatannya menjadi Waka PN Bandung ingin sekali memulihkan citra peradilan
ini yang sempat terpuruk.

"Kami merasa sangat dihargai dan terimakasih untuk predikat ini," ujar
Nawawi.

Selain berprestasi, PN Bandung juga ditetapkan sebagai pengadilan dengan
kinerja terbaik. Posisi kedua kelas 1A khusus diisi oleh PN Jakarta Barat
dan posisi ketiga diduduki oleh PN Surakarta.

Adapun untuk pengadilan kelas 1A, juara pertama diraih PN Denpasar dan
disusul oleh PN Yogyakarta dan diperingkat ketiga diraih PN Banjarmasin

"Alhamdulillah, semoga PN Denpasar selalu bisa memberi pelayanan terbaik
bagi para pencari keadilan,” kata Ketua PN Denpasar, Sugeng Riyono.

Sedangkan untuk kelas 1B, predikat pengadilan berprestasi diraih oleh PN
Cibinong yang disusul oleh PN Sukoharjo dan PN Bukit Tinggi. Penghargaan
ini diberi kan karena pengadilan tersebut mampu mengatur administrasi
perkara, kepegawaian dengan baik. Selain itu, pengadilan ini juga memiliki
ruang informasi publik yang baik dan fasilitas yang bagus.

"Tentunya penghargaan ini akan semakin memacu kita untuk bekerja dan
meningkatkan kinerja lebih baik di tahun-tahun mendatang. Saya ucapkan
terimakasih banyak atas penghargaan ini,” ujar Ketua PN Cibinong, Sujatmiko.

Perlombaan juga dilaksanakan untuk PN Kelas II dan dimenangkan oleh PN
Donggala yang disusul oleh PN Pangkalan Bun dan PN Dompu. PN Pangkalan Bun
sempat naik namanya saat Ketua PN nya, Nuril Huda menerima suap dan hanya
dikasih skorsing.

PN Kelas II merupakan pengadilan yang umumnya berada di daerah terpencil
atau jumlah perkaranya tidak terlalu banyak. Meski demikian, Kelas II
menjadi ujung tombak pelayanan keadilan bagi masyarakat.

"Peningkatan kinerja PN Dompu tidak ditujukan semata-mata untuk mendapat
penghargaan tetapi bentuk tekad melaksanakan tanggungjawab jabatan
sebaik-baiknya dan upaya pimpinan MA untuk mengadakan lomba kinerja adalah
positif yang patut diapresiasi,” ujar Wakil Ketua PN Dompu, Juyamto.

Aug 19, 2014

Joran

Aug 19, 2014

Minnow 3cm

Aug 18, 2014

Peacock bass

Grasscarp
Aug 18, 2014

Grasscarp

Aug 18, 2014 / 1 note

From: *’suhardono’*

Pelabuhan Cilamaya Dibangun, Negara Kehilangan Rp 900 Triliun
*Rista Rama Dhany* - detikfinance
Senin, 18/08/2014 09:19 WIB
[image: http://images.detik.com/content/2014/08/18/1034/minyak.jpg]
*Jakarta* -Pemerintah berencana membangun Pelabuhan Cilayama di Karawang,
Jawa Barat. Pembangunan pelabuhan ini menyebabkan pengeboran minyak dan gas
milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) terpaksa
dipindahkan. Akibatnya negara bisa kehilangan cadangan minyak bernilai Rp
900 triliun.

"Kenapa harus dipindah, karena jalur pelayaran Cilamaya tepat memotong
jalur pipa ONWJ yang berada di bawah laut yang sudah seperti akar serabut.
Apalagi ada delapan jalur pipa berukuran 28 inci, sangat besar yang harus
dipindah. Berbahaya jika ada kapal besar yang masuk,” papar General Manager
PHE ONWJ Jonly Sinulingga kepada*detikFinance*, Senin (18/8/2014).

Jonly menambahkan, pihaknya juga harus memindahkan beberapa anjungan minyak
lepas pantai (*offshore*) yang nilai sangat besar jika Pelabuhan Cilamaya
dibangun.

"Untuk bangun satu anjungan minyak *offshore* itu biayanya Rp 1 triliun,
ini harus dipindah kalau Cilamaya dibangun. Waktu kita mengangkat tiga
anjungan di ONWJ sedikit ke atas itu saja memakan biaya US$ 150 juta. Kami
belum bisa menghitung berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk
memindakan anjungan minyak yang masih aktif berproduksi,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pemindahan anjungan minyak dan pipa migas mengharuskan
operasi ONWJ mati total dalam waktu yang cukup lama. “Produksi minyak
43.000 barel per hari dan produksi gas bumi 177 juta kaki kubik per hari
akan terhenti dalam waktu yang cukup lama,” ujarnya.

Akibatnya, negara akan kehilangan cadangan minyak yang cukup besar.
“Produksi minyak ONWJ sampai 2023 bisa mencapai 50.000 barel per hari,
bahkan hingga 2037 produksi masih bisa 20.000 barel per hari. Hingga 2014
ini cadangan terbukti di ONWJ mencapai 80 juta barel, masih ada cadangan
yang harus dibuktikan yakni P2 mencapai 80 juta barel lagi, P3 sebanyak 130
juta barel minyak lagi, dan cadangan kontinjensi sebanyak 600 juta barel
lebih,” ungkapnya.

Jika ditotal, nilai produksi ONWJ mencapai 900 juta barel lebih. Dengan
harga minyak rata-rata US$ 100 per barel dan kurs rupiah terhadap dolar AS
Rp 10.000, maka nilainya mencapai lebih dari Rp 900 triliun.

"Kita sudah beri bukti, 2010 bagian pemerintah dan bagian kami karena
Pertamina adalah milik negara mencapai Rp 7,3 triliun ke negara, 2011
meningkat lagi menjadi Rp 12 triliun ke negara, 2012 mencapai Rp 11,8
triliun, 2013 mencapai Rp 13 triliun, dan pada tahun ini kami ditarget Rp
11,6 triliun. Sementara Pelabuhan Cilamaya belum memberikan bukti
penerimaan yang besar bagi negara. Kalau Cilayama dibangun ini semua
hilang, itu pasti,” terangnya.

Aug 18, 2014

5 Fakta Peradilan Sesat Sri, Dipenjara 13 Bulan Diganti Rp 5 Juta

From: *’suhardono’*


Ternyata peradilan sesat bukan isapan jempol belaka. Di Semarang, Jawa
Tengah, Sri Mulyati (39) harus rela hidup di penjara selama 13 bulan tanpa
kesalahan apapun. Alih-alih mendapat ganti rugi yang layak atas apa yang
dialami, uang Rp 5 juta sebagai kompensasinya pun belum didapat

*1. Sri Orang Miskin*

Sri bekerja sebagai kasir di tempat karaoke dengan gaji Rp 750 ribu per
bulan. Suaminya Hendra Wijaya (59) merupakan penjual HP bekas. Mereka
berdua dengan keempat anaknya hidup berpindah-pindah dari kontrakan satu ke
kontrakan lainnya. Terakhir mereka hidup di rumah di Kampung Malang,
Semarang.

Di rumah bercat kuning itu, mereka kembali berkumpul bersama setelah Sri
bebas. Kontrakan sederhana di sebuah gang kecil. Bahkan untuk perabotan
tamu pun mereka tidak punya. Tamu yang datang harus duduk lesehan.

*2. Penjara Membuat Keluarga Sri Terpuruk*

Akibat peradilan sesat yang dialaminya, keluarga Sri terpuruk. Suaminya
jatuh sakit dan sempat mengalami anfal. Sri tidak bisa menjenguk suaminya
saat suaminya masuk ICU RS Dr Kariadi sebab Sri masih dipenjara.

Salah satu anaknya harus drop out dari sekolah. Kehidupan keluarganya
tergantung dari anak pertamanya yang bekerja di toko optik sebagai
pramuniaga. Sri yang awalnya sebagai tulang punggung keluarga, sontak tidak
bisa memberikan nafkah apa pun selama dipenjara.

Tidak hanya itu, anak-anak Sri pun mengalami kegoncangan kejiwaan. Mereka
sudah tidak percaya lagi kepada institusi hukum, terutama kepolisian. Anak
Sri mengaku traumatik melihat seragam polisi.

*3. Tuduhan Hampa*

Sri ditangkap pada Juli 2011. Saat itu dia dijadikan tersangka dengan
dugaan mempekerjakan anak di bawah umur dengan ancaman sesuai UU
Perlindungan Anak maksimal 10 tahun penjara. Namun tuduhan itu hampa. Sebab
Sri hanyalah karyawan dan tidak punya akses mempekerjakan anak di tempat
karaoke.

Sri sempat dijatuhi hukuman 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN)
Semarang yang dinaikkan menjadi 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT)
Semarang. Belum lagi ditambah denda Rp 2 juta.

Nah, untuk membayar denda itu, keluarga Sri harus utang sana-sini dengan
harapan bisa lebaran bersama keluarga. Namun setelah dibayar, harapan itu
sirna. Sebab Sri harus menghuni penjara 1 bulan lagi atau total Rp 13 bulan.


Titik cerah mulai dirasakan saat Sri dibebaskan oleh tri hakim agung yaitu
Prof Dr Komariah Emong Sapardjadja, Suhadi dan Dr Salman Luthan pada Juli
2012.

*4. Ganti Rugi Jauh dari Harapan*


Atas apa yang dialaminya, lalu Sri pun menggugat negara. Didampingi LBH
Mawar Saron lalu menggugat jaksa dan polisi. Yaitu supaya mengganti:
- Rp 1 juta sebagai uang ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No 27 Tahun 1983 pasal 9 ayat 1
- Rp 2 juta (uang denda yang telah dibayar) dan Rp 2.500 (biaya perkara)
- Rp 12 juta (gaji sesuai UMR Semarang x 13 bulan kerja).

Gugatan ini ditolak PN Semarang. Di tingkat banding, PT Semarang menganulir
dan mengadili sendiri yaitu memberikan ganti rugi Rp 5 juta kepada Sri,
mengembalikan denda yang telah dibayar Rp 2 juta Sri ke negara dan
mengembalikan biaya perkara Rp 5 ribu yang telah dibayar Sri ke negara.

Vonis ini berkekuatan hukum tetap setelah MA tidak menerima kasasi jaksa
pada 6 Januari 2014.

*5. Salinan dan Uang Ganti Rugi Belum Diterima*

Namun siapa nyana, meski telah 7 bulan berlalu, Sri belum mendapat apa yang
menjadi haknya. Bagi orang kecil seperti Sri Mulyati, dia hanya bisa pasrah
dan menerimanya.

"Nggak papa. Ya mau bagaimana lagi," kata kuasa hukum Sri, Direktur LBH
Mawar Saron, Guntur Perdamaian, saat berbincang dengan detikcom, Kamis
(14/8/2014).

Padahal, ganti rugi tersebut dirasa jauh dari rasa keadilan. 13 Bulan hidup
di penjara dinilai sangat tidak pantas diganti dengan uang Rp 5 juta.
Apalagi, hal itu telah menimbulkan kerugian immateril berupa traumatik,
kebebasan dan nama baik serta martabatnya di masyarakat.

"Yang terpenting dari kasus ini adalah supaya menjadi pembelajaran bagi
polisi dan jaksa lebih profesional. Menjadi cambuk supaya mereka tidak
mengulangi lagi perbuatannya,” ujar Guntur.

Lantas apa kata Jaksa Agung Basrier Arief atas peradilan sesat ini?

"Saya tidak tahu," kata Basrief di sela-sela pidato kenegaraan Presiden
SBY, pekan lalu